Penanaman Modal dalam Negeri

Hukum Penanaman Modal : Penanaman Modal dalam Negeri

1. Latar belakang, pengertian, dan ruang lingkup Pengaturan

·         Hal-hal yang melatarbelakangi didorongnya PMDN

o    Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan

o    Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan , pemnbangunan dalam bidang produksi barang dan jasa

o    Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia

o    Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sector swasta

o    Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri

o    Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing

o    Penanaman modal (investment), penanaman uang aatau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif

o    Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri

o    Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM)

o    Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia

o    Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah . midal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara

o    PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Midsal : perikanan,perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdaganagan umum

o    PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi,perkebunan

2.      Factor-faktor yang mempengaruhi PMDN

·         Potensi dan karakteristik suatu daerah

·         Budaya masyarakat

·         Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional

·         Peta politik daerah dan nasional

·         Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

3.      Syarat-syarat PMDN

·         Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung

·         Pelaku Investasi : Negara dan swasta

Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia

·         Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah

·         Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll

·         Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah

·         Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

4.      Tata Cara PMDN

·         Keppres No. 29/2004 ttg penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui system pelayanan satu atap.

o    Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.

o    Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN

·         BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN

·         Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenagan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi ybs melalui pelayanan satu atap

·         Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui system pelayanan satu atap;

·         Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal

·         Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada isntansi yang membidangi usaha penanaman modal.

(menurut Rahayu Hartini 9/09) Dengan adanya UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini memberikan gambaran terhadap kekuatan liberaisme pasar internasional dalam sistem perekonomiannya sudah menganut faham liberalisme ekonomi dalam segi sendi-sendi berjalannya sistem perekonomiannya. Bagi Indonesia karena ketergantungannya terhadap negara pendonor (rata-rata negara maju) mau tidak mau harus melapangkan jalan untuk masuknya sistem liberalisme ini menjadi suatu sistem di Indonesia. Padahal banyak sekali aturan di dalam UU No. 25 tahun 2007 itu yang bertentangan dengan semangat yang ada dalam pasal  33 UUD

1945 dan salah satunya dalam pasal 22 UU No. 25 tahun 2007 yang sudah dianulir sebagian isi pasalnya oleh Mahkamah Konstitusi (dalam Putusan MK No. 21dan 22/PUU-V/2007, Selasa 25 Maret 2008). Secara prinsip seharusnya dibatalkan saja peraturan tersebut seperti yang terjadi pada peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi (KKR). Secara umum sekarang ini dan yang akan datang, dengan adanya aturan dari UUPM akan memberikan konflik antar hukum. Hal ini dilihat dari mekanisme pengaturan undang-undang tersebut yang mencakup berbagai aspek. Misalkan saja pengaturan tentang badan hukum dari investor, pada masalah pengaturan tenaga kerja, pembagian wilayah kerja pemerintah pusat dan daerah, perpajakan, dan lain sebagainya. Dalam bidang pembentukan badan usaha, peluang terjadinya konflik adalah mengenai mekanisme pembagian berapa prosentase antara kepemilikan saham dari asing dan lokal tidak diatur secara jelas. Juga bagaimana mekanisme pembentukan badan usaha luar negeri (asing) yang berinvestasi di Indonesia yang murni dari pemilikan saham adalah orang/badan hukum asing yang mana hal ini akan menjadikan penggelapan-penggelapan hukum.

Hukum Penanaman Modal : Penanaman Modal dalam Negeri

1. Latar belakang, pengertian, dan ruang lingkup Pengaturan

·         Hal-hal yang melatarbelakangi didorongnya PMDN

o    Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan

o    Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan , pemnbangunan dalam bidang produksi barang dan jasa

o    Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia

o    Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sector swasta

o    Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri

o    Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing

o    Penanaman modal (investment), penanaman uang aatau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif

o    Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri

o    Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM)

o    Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia

o    Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah . midal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara

o    PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Midsal : perikanan,perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdaganagan umum

o    PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi,perkebunan

2.      Factor-faktor yang mempengaruhi PMDN

·         Potensi dan karakteristik suatu daerah

·         Budaya masyarakat

·         Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional

·         Peta politik daerah dan nasional

·         Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

3.      Syarat-syarat PMDN

·         Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung

·         Pelaku Investasi : Negara dan swasta

Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia

·         Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah

·         Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll

·         Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah

·         Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

4.      Tata Cara PMDN

·         Keppres No. 29/2004 ttg penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui system pelayanan satu atap.

o    Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.

o    Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN

·         BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN

·         Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenagan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi ybs melalui pelayanan satu atap

·         Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui system pelayanan satu atap;

·         Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal

·         Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada isntansi yang membidangi usaha penanaman modal.

(menurut Rahayu Hartini 9/09) Dengan adanya UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini memberikan gambaran terhadap kekuatan liberaisme pasar internasional dalam sistem perekonomiannya sudah menganut faham liberalisme ekonomi dalam segi sendi-sendi berjalannya sistem perekonomiannya. Bagi Indonesia karena ketergantungannya terhadap negara pendonor (rata-rata negara maju) mau tidak mau harus melapangkan jalan untuk masuknya sistem liberalisme ini menjadi suatu sistem di Indonesia. Padahal banyak sekali aturan di dalam UU No. 25 tahun 2007 itu yang bertentangan dengan semangat yang ada dalam pasal  33 UUD

1945 dan salah satunya dalam pasal 22 UU No. 25 tahun 2007 yang sudah dianulir sebagian isi pasalnya oleh Mahkamah Konstitusi (dalam Putusan MK No. 21dan 22/PUU-V/2007, Selasa 25 Maret 2008). Secara prinsip seharusnya dibatalkan saja peraturan tersebut seperti yang terjadi pada peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi (KKR). Secara umum sekarang ini dan yang akan datang, dengan adanya aturan dari UUPM akan memberikan konflik antar hukum. Hal ini dilihat dari mekanisme pengaturan undang-undang tersebut yang mencakup berbagai aspek. Misalkan saja pengaturan tentang badan hukum dari investor, pada masalah pengaturan tenaga kerja, pembagian wilayah kerja pemerintah pusat dan daerah, perpajakan, dan lain sebagainya. Dalam bidang pembentukan badan usaha, peluang terjadinya konflik adalah mengenai mekanisme pembagian berapa prosentase antara kepemilikan saham dari asing dan lokal tidak diatur secara jelas. Juga bagaimana mekanisme pembentukan badan usaha luar negeri (asing) yang berinvestasi di Indonesia yang murni dari pemilikan saham adalah orang/badan hukum asing yang mana hal ini akan menjadikan penggelapan-penggelapan hukum.

Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Khusus di Indonesia, mekanisme yang mengatur arah dan jalannya roda perekonomian tercantum dalam UUD 1945 pasal 33. Pasal 33 ayat 1 berbunyi : "Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Kata disusun menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia diatur secara sengaja, sehingga mekanisme yang dipilih jelas merupakan mekanisme terpusat. Walaupun demikian secara keseluruhan pasal 33 menunjuk pada keharusan dilakukannya sistem perekonomian Indonesia atas dasar demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan dengan partisipasi seluruh rakyat, untuk seluruh rakyat dan dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Maka hal diatas yang menjadi landasan mengapa Indonesia menganut sistem ekonomi campuran.

  Indonesia membentuk sebuah sistem perekonomian baru yang kita kenal dengan nama “SISTEM EKONOMI PANCASILA” Mengapa Indonesia menamainya demikian? Sebagai bangsa Indonesia pasti tau dong kalau Pancasila yang sering kita bacakan saat upacara merupakan dasar alias fondasi dari negara kita. Makanya sistem ekonominya pun menjadikan asas asas pancasila yang “terkendali” sebagai sistem perekonomiannya.

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

Ø Perekonomian terencana

Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanyaKuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.

Ø Sistem ekonomi tradisional

Pada kehidupan masyarakat tradisional berkembang suatu sistem ekonomi tradisional. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya alam. masyarakat juga memproduksi barang pemenuh kebutuhan yang di produksi hanya untuk kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. dengan demikian rumah tangga dapat bertindak sebagai konsumen, produsen, dan keduannya.

Ø Perekonomian pasar

Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.

Ø Perekonomian pasar campuran

Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi—pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian